Redaksi merangkum setidaknya terdapat empat isu strategis soal aktivitas layanan logistik yang menjadi sorotan pemberitaan berbagai media, termasuk Logistiknews dalam sepekan terakhir (11 s/d 17 September 2023).
Mulai dari, Bagaimana Mendorong Biaya Logistik di Indonesia yang Efisien, National Logistic Ecosystem (NLE), Tata Kelola Layanan Ekspor Impor, hingga Pengumuman Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Nilai Ekspor Impor Selama Tujuh Bulan Terakhir Tahun Ini.
Sebagaimana diketahui, Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada tahun ini turun 17 peringkat dibandingkan lima tahun lalu. LPI Indonesia kini berada di peringkat 63 dari total 139 negara.
Songsong Indonesia Emas 2045, Biaya Logistik kudu Efisien
Persoalan efisiensi biaya logistik di Indonesia menjadi perhatian serius Pemerintah. Sebab, aktivitas logistik menjadi urat nadi perekonomian, sehingga ke depannya mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan biaya logistik tersebut bisa turun menjadi 9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2045.
Hal itu dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa saat acara ‘Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045’, di Jakarta pada Kamis (14/9/2023).
Baca Juga : Menko Airlangga: Logistik Menjadi ‘Key Driver’ Utama
Baca Juga : GPEI Beberkan Fakta untuk Cegah Korupsi dalam Tata Kelola & Layanan Ekspor Impor
Berdasarkan hasil kajian logistik yang dilakukan Bappenas, ungkapnya, biaya logistik domestik saat ini mencapai 14,29 persen, sedangkan biaya logistik ekspor mencapai 8,98 persen.
Dia mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pengukuran biaya logistik nasional menggunakan metodologi Input-Output.
“Berdasarkan perhitungan biaya logistik nasional, terdapat tiga komponen utama yang diperhitungkan, yakni biaya transportasi, biaya pergudangan dan penyimpanan persediaan (inventory) serta biaya administrasi,” ucap Suharso Monoarfa.
Kepala Bapenas mengatakan oleh karenanya diperlukan masukan-masukan yang konstruktif dari berbagai stakeholder terkait baik kementerian/lembaga, akademisi, asosiasi logistik, dan berbagai mitra pembangunan.
“Mudah-mudahan dengan perhitungan metode baru, dapat dibandingkan dengan negara lain. Ke depan perhitungan biaya logistik yang dilakukan setiap tahun akan dilakukan kerja sama Kementerian Perekonomian, Bappenas, BPS, dan pelaku penyedia jasa logistik untuk mencapai biaya logistik yang rendah tadi per GDP,” paparnya.
National Logistic Ecosistem
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sistem logistik merupakan salah satu kunci penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga menyampaikan, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kinerja logistik nasional melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antarinstansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.
“Saya sangat mendukung target implementasi NLE yang penerapannya diperluas di 32 pelabuhan laut dan 6 bandara untuk tahun 2023. Dan diharapkan koordinasi itu juga diimplementasikan oleh seluruh pejabat eselon 1 hingga level teknis sehingga capaian NLE ini bisa terus dikejar,” ujarnya.
Baca Juga : IMLOW: Disharmonisasi Regulasi, Hambat Akselerasi NLE
Baca Juga : LPI Indonesia Anjlok, Penerapan NLE Jadi Solusi
Hasil evaluasi implementasi menunjukkan beberapa penerapan rencana aksi NLE sudah memberikan dampak positif, seperti Single Submission Pabean Karantina (SSm QC) yang berhasil mengefisiensi waktu hingga 22,37 persen. Tak hanya itu, SSm QC juga menghemat biaya sebesar 33,48 persen atau mencapai Rp 191,32 miliar.
Cegah Korupsi Dalam Tata Kelola Ekspor Impor
Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Pencegahan Korupsi Dalam Tata Kelola & Pelayanan Ekspor Impor” di Lobby Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).
Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya pencegahan korupsi di tata kelola dan pelayanan ekspor impor.
Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Indonesia perlu melakukan perbaikan terhadap indeks persepsi korupsi (IPK) yang beberapa waktu lalu telah dirilis oleh Transparency International.
Baca Juga : Ramai-ramai Menyoal Parameter Score LPI Indonesia oleh World Bank
“Banyak hal tentunya harus kita perbaiki, namun ini menunjukan semangat bahwa Indonesia tentunya merespon baik terhadap hasil dari IPK tersebut dan kita semua seluruh kementerian lembaga termasuk Polri akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap temuan yang ada,” kata Kapolri.
Kapolri juga menyampaikan bahwa perbaikan IPK Indonesia akan mempengaruhi penilaian internasional terhadap kemudahan berusaha dari negara maju untuk terus menerus meningkatkan investasi. Selain itu, perbaikan IPK juga akan membantu menjaga dan mengawal ekspor impor Indonesia di tengah fenomena barang yang banjir masuk ke Indonesia akibat dari konstelasi global.
Baca Juga : Digitalisasi, Pacu Daya Saing Logistik
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik upaya dari Polri untuk mengadakan seminar nasional ini.
Menurutnya, seminar ini merupakan langkah penting untuk membahas secara lebih detail dan sistematis mengenai penyebab IPK Indonesia menurun dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang penting yaitu ekspor impor.
Untuk diketahui, skor IPK Indonesia turun ke angka 34 pada tahun 2022. Penurunan ini menjadi hal yang cukup mengejutkan lantaran Indonesia berhasil mempertahankan skor IPK di angka 38 hingga 2021. Penurunan membuat Indonesia harus berpuas hati untuk menempati posisi ke-110, dari sebelumnya berada pada peringkat 96.
Suara Eksportir
Dalam seminar tersebut, Sekjen DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro yang menjadi salah satu pembicara, mengungkapkan penyebab <span;>tingginya biaya logistik di sektor ekspor impor dan berpotensi praktik korup atau suap yakni; soal biaya di depo empty, permainan importir ‘nakal’, barang – barang dari Business to Business (B2B) menjadi Business to Customer (B2C), serta praktik pungutan Liar.
Baca Juga : BPS: Nilai Ekspor pada Agustus Naik 5,7%, Impor Turun 3,53%
Badan Pusat Statitik (BPS) melaporkan, nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2023 mencapai US$22,00 miliar atau naik 5,47 persen dibanding ekspor Juli 2023. Namun jika dibanding Agustus 2022 nilai ekspor itu turun sebesar 21,21 persen.(y o y).
Adapun nilai impor Indonesia Agustus 2023 mencapai US$18,88 miliar, turun 3,53 persen dibandingkan Juli 2023 dan turun 14,77 persen dibandingkan Agustus 2022.[redaksi@logistiknews.id]
