LOGISTIKNEWS.ID- PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memfokuskan modernisasi fasilitas terminal pelabuhan yang dikelola operasikan perusahaan plat merah itu melalui pola partnership (kemitraan) dengan swasta maupun pelayaran untuk lebih mendongkrak kinerja layanan pelabuhan dan logistik nasional.
Direktur Utama Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT) Ary Henryanto, menegaskan pihaknya akan terus mengajak pelaku bisnis, swasta maupun pelayaran untuk investasi dalam rangka pengembangan dan modernisasi terminal/pelabuhan sesuai tuntutan perkembangan global.
Hal itu disampaikan Dirut SPMT pada saat menjadi Nara Sumber dalam Diskusi Nasional Bertema ‘Masa Depan Kemaritiman Indonesia Di Era Pemerintahan Baru,Seperti Apa?’ yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas, Ocean Week dan Perkumpulan Ahli Transportasi dan Logistik Indonesia (PATLI), di Kawasan Sunter Kemayoran Jakarta pada Rabu (19/2/2025) dan dibuka langsung Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt Antoni Arif Priadi.
Menurut Ary, terdapat tiga komponen utama yang berkontribusi dalam menurunkan besaran cost logistk yakni; biaya transportasi dan pergudangan (dalam hal ini Pelindo berkontribusi dalam biaya transportasi aspek laut), biaya inventory serta biaya administrasi.
“Disisi lain, ketidakseimbangan perekonomian menyebabkan disparitas kargo dan inefisiensi jaringan pelayaran yang berkontribusi pada tingginya biaya logistik,” ucapnya.
Ary mengatakan, ketidakseimbangan (inbalance) itu juga melipui aspek trade dan kargonya.
Terjadinya inbalance trade, imbuhnya, lantaran pusat perindustrian masih berada di pulau jawa sedangkan raw material industri dari luar pulau Jawa. Selain itu, dipengaruhi kondisi geoografis sebagai negara kepulauan, serta adanya disparitas consumer spanding/disparitas ekonomi.
Sedangkan inbalance cargo dipengarui faktor ketidakpastian arus petikemas antara kawasan barat indonesia (78% terisi) dan kawasan timur Indonesia (36% terisi). Adapun arus non-petikemas masih terpusat di kawasan barat Indonesia (94%) dibandingkan kawasan timur (6%).
“Return kargo juga masih rendah dibeberapa wilayah, contoh untuk setiap 20 kontainer yang dikirim dari Jawa hanya 1 kembali penuh dan 19-nya kosong. Sehingga shipping line harus menanggung semua biaya perjalanan,” ujar Ary.
Dia juga mengilustrasikan masih terjadinya inefisiensi jaringan pelayaran karena hampir 60% rute pelayaran tumpang tindih dengan persebaran dan utilisasi pelabuhan yang belum optimal.
Inefisiensi di jaringan pelayaran itu, ujar Ary, lantaran perbedaan skala bisnis dan muatan balik kapal dimana biaya balik/return kargo di tanggung oleh Pelayaran.
Belum lagi, menyangkut fragmentasi yang sangat tinggi antara pemain layanan maritim dan logistik, dan rute transhipment yang kurang optimal dan keterbatasan konektivitas global, serta kapal berusia tua dan berukuran kecil. Selain itu, kemampuan modernisasi armada yang relatif rendah.
“Namun pelabuhan memiliki peran kritikal dalam konektivitas maritim karenanya penurunan port stay dapat berkontribusi pada penurunan biaya logistik. Dan Pelindo berkomitmen terus dalam upaya penurunan port stay tersebut,” ucap Ary.
Ekosistem Maritim
Untuk itu, Dirut SPMT mengungkapkan bahwa Pelindo sebagai BUMN jasa kepelabuhan menyiapkan dua langkah strategis yang berorientasi pada perbaikan maupun peningkatan layanan pelabuhan dan logistik nasional.
Pertama, mendorong peningkatan kinerja pelabuhan dengan melakukan standarisasi layanan peti kemas, non petikemas, marine equipment and port service (MEPS) dan logistik serta integrated planning and control.
Kedua, melakukan pengembangan ekosistem maritim, yakni melakukan inisiasi atas integrasi pelabuhan dan kawasan industri di enam lokasi di Indonesia yakni; Medan, Jakarta, Kijing (Kalimantan Barat), Batang (Jawa Tengah), JIPE (Jawa Timur) dan Makassar.
“Kami juga telah menggunakan framework transformasi dalam meningkatkan kinerja layanan pelabuhan agar dapat mencapai standar kualitas global,”ujar Ary Henryanto.[am]
