LOGISTIKNEWS.ID – Sinergi dan kolaborasi antara Badan Usaha Pelabuhan (BUP,) Terminal Khusus (Tersus) atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran sektor maritim dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Aulia Febrial Fatwa mengemukakan, kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem maritim yang efisien dan berdaya saing global.
“Kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola aset pusat (Pelabuhan) yang diserahkan, merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan terutama di sektor maritim,” ujarnya, saat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema krusial “Peran BUP dan Tersus/TUKS dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, di Surabaya pada Kamis, (10/10/2024).
FGD yang dilaksanakan di Surabaya ini mengawali kegiatan ABUPI Roadshow 2024 di 3 kota besar, yaitu Surabaya, Samarinda dan Makassar.
Hadir di FGD itu para pemangku kepentingan sektor maritim, yaitu dari Penyelenggara Pelabuhan, Pemerintah Daerah, Akademisi dan pelaku usaha serta asosiasi asosiasi dibidang maritim.
Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun, yang menjadi Nara Sumber pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya peran pelabuhan dalam mendukung distribusi logistik nasional.
Sedangkan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin, mengupas strategi pembangunan daerah melalui pengelolaan pelabuhan.
Sementara itu, Wakil Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jawa Timur, Dwi Agus Wahyono, menyoroti peran pelaku usaha pelayaran dalam peningkatan daya saing maritim.
Namun, Ketua DPW ALFI Jawa Timur, Sebastian Wibisono, menekankan efisiensi dalam rantai logistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Adapun pada kesempatan itu, Achmad Baroto dari Kadin Jawa Timur, memaparkan pentingnya peran dunia usaha dalam memperkuat ekosistem Pelabuhan.
Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Timur Kody Lamahayu Fredy, juga menyampaikan kebutuhan penguatan kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan bongkar muat di pelabuhan.
Kontribusi PAD
Hal menarik dari FGD ini, terungkap adanya harapan dari pemerintah daerah terkait adanya kontribusi keberadaan pelabuhan, Tersus/TUKS terhadap pendapatan asli daerah (PAD), walaupun diakui keberadaan Pelabuhan, Tersus/TUKS ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Menanggapi hal ini, KSOP Utama Tanjung Perak Agustinus Maun, mengemukakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Pelabuhan milik Kementerian.
“Namun dalam beberapa hal Pemerintah Daerah belum siap terutama terkait dengan anggaran dan SDM nya,” ucapnya.[redaksi@logistiknews.id]
