Depalindo Sampaikan Soal Kelangkaan BBM untuk Truk Logistik ke Ombudsman RI

  • Share
Depalindo dan Sejumlah pengusaha Organda menyampaikan persoalan kelangkaan Solar Subsidi untuk Trucking kepada Ombudsman RI, secara virtual pada Selasa (22/3/2022)

LOGISTIKNEWS.ID- Dewan Pemakai Jasa Angkutan Logistik Indonesia (Depalindo) beraudiensi secara virtual dengan Ombudsman RI prihal kelangkaan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi di sejumlah wilayah, antara lain di Sumatera.

Audiensi yang dilaksanakan pada Selasa siang (22/3/2022) itu menjadi forum penyampaian masukan sejumlah pelaku usaha trucking, pelaku logistik dan pemilik barang kepada pemerintah mengenai persoalan yang dialami dilapangan hingga mencarikan solusinya kepada pihak-pihak terkait termasuk BUMN PT Pertamina melalui Ombudsman RI.

Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro, mengatakan pihaknya mendorong Ombudsman RI dapat mengawasi dan mengawal pelayanan publik khususnya terhadap kegiatan logistik dan trucking yang berkaitan dengan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang saat ini dirasakan langka di sejumlah daerah.

“Awalnya kami perkiraan kuota subsidinya (Solar) habis menjelang akhir tahun. Tetapi kok sudah sampai beberapa bulan terakhir ini BBM jenis itu dirasakan sulit diperoleh para pengusaha angkutan dan logistik di Sumatera dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Kami, Depalindo berharap melalui Ombudsman RI bisa menanyakan persoalan ini ke pihak terkait termasuk ke Pertamina atau BPH Migas berkaitan dengan pelayanan publik soal ketersediaan BBM solar bersubsidi itu,” ujar Toto.

Dia menjelaskan, dampak langsung yang dirasakan saat ini trucking logistik sulit beroperasi lantaran ketidakpastian ketersediaan BBM Solar.

“Kalau mau fairness dan hendak dicabut subsidinya silahkan dicabut saja sehingga trucking akan menghitung ulang lagi biaya operasional dan ongkos angkut yang akan dibebankan ke konsumennya. Harapan kami kondisi seperti ini jangan berlarut-larut karena akan memengaruhi kegiatan logistik termasuk berimbas pada aktivitas pelabuhan,” ungkap Toto Dirgantoro.

Toto mengatakan, pihak Pertamina agar lebih transparan dan jangan tarik ulur jika ingin menghapus BBM Solar bersubsidi, ketimbang BBM jenis itu langka di pasaran sehinga justru memengaruhi aktivitas transportasi, distribusi barang maupun logistik.

“Depalindo pernah menyaksikan langsung bahwa di Pelabuhan Belawan Sumut pernah kejadian truk stagnasi karena tidak ada Solar. Sehingga kondisi ini juga berimbas pada layanan di pelabuhan tersebut,” ucapnya.

Keluhan Operator Truk

Pada kesempatan itu, Susilo dan Nini, pengusaha trucking anggota Organda mengungkapkan apabila kelangkaan BBM Solar subsidi tidak segera bisa diatasi akan mengganggu kinerja logistik nasional dan pelabuhan di Indonesia.

“Ujung-ujungnya bisa mengganggu produksi dan industri nasional,” ujarnya.

Kedua pengusaha truk itu juga mengungkapkan sejumlah pemilik trucking sudah menempuh opsi untuk menggunakan BBM non subsidi yang selisihnya bisa hampir 50% ketimbang BBM bersubsidi.

“Namun kendalanya, tarif angkutnya tidak bisa naik sebesar itu. Ini juga dilematis bagi operator truk, sebab 40%-50% dari komponen tarif itu adalah cost BBM dan Tol, belum uang jalan Sopir,” paparnya.

Menanggapi keluhan dan masukan Depalindo serta para pengusaha truk anggota Organda itu, Saputera Malik selaku Komisioner Ombudsman RI yang membawahi transportasi, logistik dan  kepelabuhanan, mengatakan Ombudsman RI akan menggali lebih mendalam guna mengidentifikasi persoalan lebih komprehensif sebelum bertemu dengan pihak PT Pertamina terkait kelangkaan BBM Solar bersbsidi untuk angkutan trucking logistik itu.

“Kita akan identifikasi terlebih dahulu, apakah karena ketersediaan BBM jenis itu yang jumlahnya terbatas atau sedikit, ataukah penggunaannya yang saat ini semakin banyak ataukah ada oknum yang tidak berhak namun memanfaatkannya?.” tegas Saputera.

Ombudsman RI juga mengapresiasi atas semua masukan Depalindo dan Organda terkait kelangkaan BBM Solar subsidi disejumlah wilayah Indonesia.

“Ini sudah berdampak pada berbagai lapisan masyarakat dan kami akan diskusikan di internal Ombusdman RI mengenai pelayanan publik di sektor transportasi dan energi. Kita sepakat bahwa sektor energi mesti dijaga keberlanjutannya,” ucap Saputera.(am)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.