LOGISTIKNEWS.ID – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, mendorong adanya fasilitas depo dan pergudangan ‘Logistik Halal’ di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang lebih mumpuni serta terintegrasi hinterlandnya (industri).
Selain untuk memastikan penanganan barang konsumsi yang telah sesuai dengan syariat Islam, fasilitas ‘Halal Logistik’ dapat mengoptimalkan proses konsolidasi sebelum barang-barang tersebut beredar ke masyarakat.
Hal itu dikemukakan Ketua bidang Transportasi dan Logistik Kadin DKI Jakarta, Widijanto, di Jakarta pada Kamis (9/2/2023).
Dia mengungkapkan, dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia saat ini, sudah sewajarnya fasilitas ‘Logistik Halal’ bisa dihadirkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan supply chain atau rantai pasok, dengan tetap mengedepankan kelancaran arus barang dan efisiensi biaya logistik.
“Kami rasa fasilitas yang mumpuni seperti itu, idealnya bisa dikembangkan di kawasan Pabean Pelabuhan Tanjung Priok mengingat lalu lintas perdagangan ekspor impor maupun antar pulau Indonesia yang melalui pelabuhan tersebut lebih dari 65%,” paparnya.
“Kami uga sangat mengapresiasi program digitalisasi dan teknologi di pelabuhan dalam mendukung percepatan arus barang guna membantu dunia usaha,” ucap Widijanto yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Kepabeanan dan Cukai DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).
Belum Optimal
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Nofrisel mengungkapkan, sektor industri logistik halal di Indonesia perlu diperkuat dan dikembangkan secara optimal.
Pengembangan infrastruktur industri tersebut membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah melalui regulasi yang mumpuni serta keterlibatan stakeholders terkait mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim.
Menurutnya, industri logistik halal ini merupakan bisnis potensial, dan bisnis ini sudah duluan dikembangkan di negara lain termasuk negara non muslim seperti Jepang.
“Sektor industri logistik yang kini belum tergarap optimal di Indonesia adalah logistik halal. Peluang untuk mengembangkan layanan logistik halal itu juga akan mendukung kehadiran Kawasan industri halal yang sudah dibikin pemerintah dibeberapa wilayah seperti di Serang, Sidoarjo dan juga Bintan,” ujar Nofrisel.
Logistik halal merupakan proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan material, ternak, dan persediaan barang setengah jadi baik makanan dan bukan makanan bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok yang patuh terhadap prinsip-prinsip syariat Islam.
Untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat terjamin kehalalannya, karenanya, UU mewajibkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Disisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya memperkuat struktur industri dalam negeri agar bisa lebih terintegrasi dan berdaya saing global. Salah satu langkah strategisnya adalah mengembangkan potensi produk dan jasa industri halal di tanah air untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
Upaya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024.
Berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report 2019-2020, pertumbuhan populasi penduduk muslim dunia yang terus meningkat. Populasi penduduk muslim diprediksi tumbuh menjadi 2,2 miliar pada 2030.
Kemudian, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita masyarakat muslim yang tergabung dalam Organisation of Islamic Cooperation (OIC) tumbuh 4,3 persen pada 2024.[am]
