LOGISTIKNEWS.ID – Tata kelola sektor transportasi laut dan logistik butuh pembenahan terutama dalam simplifikasi tatanan birokrasi, aturan, serta efisiensi proses bisnis logistik melalui digitalisasi layanan.
Sebab, penerapan digitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya.
Hal itu ditegaskan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Raker DJPL) Tahun 2024 di Jakarta, pada Senin (26/2/2024).
Turut hadir pada kegiatan tersebut Jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan dan Kepala UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Sistem kita buat lebih sederhana, menjadi satu, jangan semua direktorat membuat sistem sehingga membuat digitalisasi banyak dan membingungkan. Lakukan dengan konsisten dari pusat, bahkan kita buat layar di Kemenhub, di mana orang bisa melihat cara pengurusan tol laut dan perizinan dengan baik,” ujar Menhub.
Menhub menambahkan, pembangunan sektor transportasi laut memiliki tantangan yang besar. Tantangan tersebut antara lain pembenahan tata kelola sektor logistik, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta peningkatan kualitas SDM.
Kemudian terkait optimalisasi PNPB, Menhub mengatakan, tantangan yang dihadapi tidak terbatas pada bagaimana PNBP terus dijaga dan ditingkatkan jumlahnya, tapi juga kualitas jenis tarif dan layanan kepada masyarakat. Adapun realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut pada 2023 mencapai 112,83% atau Rp 4,9T dari target APBN sebesar Rp 4,4T.
“Saya minta kepada seluruh satuan kerja agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PNBP, serta potensi yang belum terpungut sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara,” kata Menhub.
Terkait kualitas SDM, Menhub mengatakan, Ditjen Perhubungan Laut menjalankan program-program strategis dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 13.281, sehingga diperlukan pemerataan peningkatan kompetensi bagi SDM di kantor pusat maupun UPT.
Saat ini, ungkapnya, penyebaran SDM dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan belum merata, khususnya pada UPT-UPT di wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu, perlu memprioritaskan program pengembangan SDM melalui program diklat teknis dan manajerial secara daring dan luring.[redaksi@logistiknews.id]
